PROSES KEBIJAKAN PUBLIK PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM PAHLAWAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA

 

ANALISIS PROSES KEBIJAKAN PUBLIK PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM PAHLAWAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA
 

 

Dosen Pengampuh:

Hendra Sukmana S.Ap. M.Kp

Disusun Oleh:

Revania Dwi Listya Ningrum

 (252020100060)

 

 

 

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SIDOARJO
2026
 

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya. Meskipun Surabaya dikenal sebagai salah satu kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, masih terdapat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, rendahnya keterampilan dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha juga menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan inovasi kebijakan melalui Program Pahlawan Ekonomi. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu. Program Pahlawan Ekonomi tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran Program Pahlawan Ekonomi di Kota Surabaya?
2. Bagaimana proses kebijakan publik dalam program tersebut?
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan Program Pahlawan Ekonomi sebagai kebijakan publik
2. Menganalisis tahapan proses kebijakan publik dalam program tersebut
3. Mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kebijakan

 

BAB II
KERANGKA KONSEP TAHAP KEBIJAKAN

Dalam kajian kebijakan publik, proses kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Model tahapan kebijakan publik yang umum digunakan meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

2.1 Agenda Setting 

Agenda setting merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik yang berfokus pada identifikasi masalah yang akan dijadikan prioritas oleh pemerintah. Pada tahap ini, tidak semua masalah dapat diangkat menjadi kebijakan, melainkan hanya masalah yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta berdampak luas bagi Masyarakat. Masuknya suatu isu ke dalam agenda kebijakan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, tekanan masyarakat, serta perhatian media. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil.

2.2 Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan solusi terhadap masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah menyusun berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Proses formulasi melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, seperti akademisi dan praktisi. Mereka memberikan masukan dalam bentuk data dan analisis yang mendukung penyusunan kebijakan. Hasil dari tahap ini adalah kebijakan yang telah dirancang secara sistematis dan siap untuk dilaksanakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, kebijakan diterapkan melalui program atau kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, serta komitmen dari pihak yang terlibat. Implementasi yang efektif akan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

2.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan untuk kebijakan di masa mendatang.

BAB III
URAIAN KEBIJAKAN BERDASARKAN KASUS 

3.1 Gambaran Kebijakan

Program Pahlawan Ekonomi merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Program ini difokuskan pada pengembangan usaha kecil, khususnya bagi ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu.

Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada peserta dalam berbagai aspek usaha, seperti produksi, inovasi produk, pengemasan, serta pemasaran. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan meningkatkan pendapatan keluarga.

3.2 Uraian Proses Kebijakan

Permasalahan kemiskinan dan rendahnya pendapatan masyarakat menjadi latar belakang munculnya Program Pahlawan Ekonomi. Banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan dan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam agenda kebijakan sebagai prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Dalam tahap formulasi, pemerintah merancang program yang berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Aktor yang terlibat dalam tahap ini meliputi pemerintah, akademisi, serta praktisi UMKM. Mereka berperan dalam memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan.

3.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran produk. Peserta diberikan pembinaan secara berkelanjutan agar dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sarana promosi seperti bazar dan pameran untuk membantu pemasaran produk UMKM.

3.4 Aktor yang Terlibat

1. Pemerintah Kota Surabaya
2. Dinas Koperasi dan UMKM
3. Pelatih dan mentor
4. Masyarakat (peserta program)

3.5 Dampak Kebijakan

1. Meningkatkan jumlah UMKM
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat
3. Membuka lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan keluarga

 

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN LANJUTAN

4.1 Analisis Keberhasilan Kebijakan

Program Pahlawan Ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan publik yang cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku UMKM serta bertambahnya pendapatan masyarakat yang mengikuti program tersebut. Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah pendekatan pemberdayaan yang digunakan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menekankan pada peningkatan keterampilan dan kapasitas individu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Selain itu, adanya pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Peserta tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori, tetapi juga praktik langsung yang dapat diterapkan dalam usaha mereka.

4.2 Analisis Kelemahan Kebijakan

Meskipun program ini memiliki banyak keunggulan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakkonsistenan peserta dalam mengikuti program. Tidak semua peserta mampu mengikuti pelatihan secara berkelanjutan, sehingga hasil yang diperoleh tidak merata. Selain itu, keterbatasan akses pasar juga menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM. Meskipun telah mendapatkan pelatihan, tidak semua peserta mampu memasarkan produknya secara luas, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital. Kelemahan lainnya adalah adanya ketergantungan pada pendampingan pemerintah. Beberapa peserta masih belum sepenuhnya mandiri dan masih membutuhkan bimbingan dalam menjalankan usaha.

4.3 Perbandingan dengan Kebijakan Lain

Jika dibandingkan dengan kebijakan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pahlawan Ekonomi memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan. BLT bersifat jangka pendek dan hanya membantu memenuhi kebutuhan sementara, sedangkan Program Pahlawan Ekonomi memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan keterampilan. Selain itu, dibandingkan dengan program UMKM di daerah lain yang hanya berfokus pada bantuan modal, Program Pahlawan Ekonomi lebih unggul karena menggabungkan pelatihan, pendampingan, serta pemasaran. Namun, program ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunjukkan hasil dibandingkan dengan bantuan langsung.

4.4 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas Program Pahlawan Ekonomi, antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan digital marketing agar pelaku UMKM mampu bersaing di era digital
2. Memperluas akses pasar melalui kerja sama dengan berbagai platform online
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap peserta program
4. Mengurangi ketergantungan peserta dengan mendorong kemandirian usaha
5. Menambah inovasi program agar lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman

 

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program Pahlawan Ekonomi merupakan salah satu kebijakan publik yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Program ini dirancang melalui tahapan kebijakan yang sistematis, mulai dari agenda setting hingga evaluasi kebijakan. Implementasi program yang berbasis pelatihan dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan keterampilan serta kemandirian masyarakat dalam menjalankan usaha. Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan membuka peluang usaha baru.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan akses pasar dan ketidakkonsistenan peserta. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pengembangan program agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ilmu, S, Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, S Ilmu, Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, and Fakultas Ilmu. “Strategi Kompetitif Melalui Program .......... STRATEGI KOMPETITIF MELALUI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 ( Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya ) Ayu Aldania Fitrotun Niswah Abstrak.” 19: 137–48.

Ilmu, S, Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, S Ilmu, Administrasi Negara, Jurusan Publik, and Fakultas Ilmu. “EVALUASI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA Dinda Novitasari Prijadi Putri Indah Prabawati.”

Putra, Anugerah Christian. 2021. “TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA.” 10(2).

Syaharani, Hilma Regita, Ekonomi Islam, and Universitas Negeri Surabaya. 2024. “PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENCIPTAKAN KREATIVITAS DITENGAH.” 4: 48–51.